Thursday, 8 March 2018

PKN Diskusi 2 Universitas Terbuka ( UT )

Wawasan Nusantara untuk Indonesia 2050

…Indonesia dengan potensi sumber daya kelautannya yang sangat besar, berada di wilayah persimpangan dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) serta berada di sepanjang garis khatulistiwa dengan penduduknya keempat terbesar dunia, mestinya menjadi partisipan yang sangat aktif kalau tidak bisa menjadi bagian dari penentu studi kelautan masa depan di OECD.

Warisan sejarah kita dalam bidang kelautan ini sangat besar, mengingat Indonesia sebagai negara kelautan terbesar dunia juga tak terlepas dari inisiatif Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, yaitu Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi tersebut menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Apabila pada era Presiden Sukarno dengan Perdana Menteri Djuanda bisa melahirkan Indonesia "baru" dengan tambahan kekuasaan atas wilayah laut yang sebelumnya menjadi bagian wilayah internasional kemudian menjadi wilayah NKRI, Presiden Indonesia 2014-2019 dan Presiden Indonesia selanjutnya mesti memiliki visi dan misi yang jauh lebih operasional lagi, mengingat laut dengan segala isinya itu tinggal satu-satunya penyelamat NKRI, baik secara ekonomi maupun secara dimensi pembangunan lainnya. Salah satu persiapannya adalah mencoba mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari inisiatif OECD sebagaimana disampaikan di atas.

Kita bisa mengharapkan Pasca-Deklarasi Djuanda yang sudah menjadi NKRI diakui dunia sebagai negara kelautan. Pada masa mendatang, kita mengharapkan negara ini mengisi pembangunannya dengan paham wawasan Nusantara yang mengakar pada paham negara kelautan yang sebenarnya. Tataplah laut sebagai harapan hari depan, pergilah ke dalamnya, jadikanlah lautan sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. ( dikutip dari TEMPO.CO , tanggal 5 Maret 2017,)
1.     “Apabila pada era Presiden Sukarno dengan Perdana Menteri Djuanda bisa melahirkan Indonesia "baru" dengan tambahan kekuasaan atas wilayah laut yang sebelumnya menjadi bagian wilayah internasional kemudian menjadi wilayah NKRI, Presiden Indonesia 2014-2019 dan Presiden Indonesia selanjutnya mesti memiliki visi dan misi yang jauh lebih operasional lagi, mengingat laut dengan segala isinya itu tinggal satu-satunya penyelamat NKRI, baik secara ekonomi maupun secara dimensi pembangunan lainnya.”  Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sebutkan visi dan misi yang sesuai berdasarkan pernyataan tersebut!
2.    Apa rekomendasi Bapak/Ibu/Sdr/i agar nilai-nilai wawasan nusantara dapat terefleksikan dalam pembangunan nasional Indonesia?
3.    Kekayaan laut kita sangat besar, antara lain ikan dan minyak, tetapi sekarang kekayaan laut kita banyak yang dicuri oleh pihak asing. Bagaimanakah  menurut pendapat anda dengan kebijakan dari menteri Kelautan kita yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan ?

JAWAB

1. Untuk visi misi masalah kelautan, saya masih setuju dengan visi misi nya Bpk Jokowi-JK, yakni menjadikan maritim sebagai kekuatan untuk mewujudkan keamanan nasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim, juga Keduanya juga memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir, serta pulau-pulau kecil di wilayah terluar, dan terakhir Menjadikan Indonesia yang makmur secara ekonomi, aman, dan mempunyai posisi tawar yang besar dalam diplomasi dan hubungan internasional.

2. Pembangunan nasional Indonesia harus lebih mengutamakan nilai-nilai tradisi kebudayaan Indonesia, supaya Indonesia jangan terlalu terpengaruh budaya asing dari luar. Selain itu, kekayaan tradisi Indonesia harus lebih mendapat perhatian oleh pemerintah, misalkan penggunaan alat lokal karya anak bangsa, promosi budaya dan tradisi Indonesia. Supaya budaya Indonesia juga dikenal dengan luas bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri

3. Sebenarnya kebijakan ini ada untung dan ruginya. jika dipandang dari aspek pendapat yang mengarah tentang untung dan rugi, dapat dinilai lebih banyak untungnya. sebab, jika tidak dilakukan tindakan keras terhadap pihak2 yang membobol zona laut indonesia, pihak tersebut dapat lebih merugikan lagi. sebab itu bu Menteri Kelautan menangkap para awak kapalnya. belum lagi, sebelum ada tindakan ini, ada tahap pemeriksaan terlebih dahulu, kan? bukannya para pihak asing tersebut telah membohongi kita (contoh: memasang bendera mereh putih di kapal mereka agar tidak tertangkap. atau memalsukan surat keterangan kapal kepada pihak pemeriksa). menurut saya, kebijakan ini sudah baik.

Terima Kasih.


0 comments:

Post a Comment